jayalahnegriku

              JOKOWI TERBITKAN PERPPU PEMILU TERKAIT 4 DAERAH OTONOMI BARU DI PAPUA   Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang pemilu, berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.   Berdasarkan informasi yang diterima detikcom, Selasa (13/12/2022), Jokowi telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.   Dalam Perppu ini diatur bahwa KPU membentuk KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat daya. Aturan itu termaktub dalam Pasal 10A.   Bawaslu juga diatur untuk membentuk Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinisi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.   KPU membutuhkan Perppu baru ini untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 di DOB Papua. Sebelumnya, K...

               PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DIRESMIKAN, INDONESIA SEKARANG MILIKI 38 PROVINSI   Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Papua Barat Daya menjadi provinsi baru di tanah air, Jumat (09/12/2022), di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dengan peresmian ini Indonesia kini memiliki 38 provinsi.   “Dengan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Desember 2022, bertempat di Jakarta, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022,” ucap Tito.   Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bersama tiga daerah otonom baru (DOB) lainnya di Papua merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.   “Harapan kita dengan adanya Provinsi Papua Barat Daya ini, sekal...

                    3 DOB PAPUA BARU DIRESMIKAN, INDONESIA RESMI JADI 37 PROVINSI   Mendagri Tito Karnavian melantik tiga Penjabat (Pj) Gubernur untuk tiga provinsi baru di Papua pada Jumat, 11 November 2022.   Pelantikan tersebut digelar di Lapangan Plaza Kantor Pusat Kemendagri yang dihadiri beberapa pejabat penting. Setelah mengucapkan sumpah janji jabatan, ketiga Pj Gubernur yang akan memimpin tiga provinsi baru Papua resmi dilantik.   Siapa saja ketiga pejabat baru tersebut? Berikut profilnya:   1. Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo   Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT atau Apolo Safanpo hari ini resmi dilantik sebagai Pj. Gubernur Papua Selatan. Pria kelahiran 24 April 1945 tersebut pernah mengenyam pendidikan S1 Teknik Sipil di UNS Solo.   Dia melanjutkan pendidikan S2-nya di Teknik Lingkungan ITS Surabaya, serta pendidikan S3-nya di Teknik Sipil Undip Semarang.   Setelah menyelesaikan pendidik...

    MASYARAKAT ADAT PAPUA BERSATU BERJUANG UNTUK INDONESIA RAYA   Bupati Jayapura sekaligus Ketua Umum Panitia Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI Mathius Awoitauw menyatakan bahwa Masyarakat Adat tidak memandang adanya perbedaan agama, suku, dan ras dalam berjuang dan mendukung pembangunan Indonesia.   "Dalam bahasa masyarakat adat tidak ada perbedaan agama, suku, dan ras. Mereka ada dalam satu perjuangan untuk Indonesia Raya,” ujar Mathius dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.   Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membuka Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Senin (24/10).   Mathius menambahkan, kongres dihadiri oleh 2.449 komunitas adat seluruh nusantara, yang saat ini tercatat mencapai 2.337 orang. Jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah hingga selesai acara pada 30 Oktober 2022.   Dari jumlah peserta itu, terdapat 130 orang peninjau dan lebih dari 200 orang m...

                   PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS, JOKOWI BENTUK BADAN PENGARAH PAPUA   Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022.   Badan ini akan didirikan untuk mengurus otonomi khusus (otsus) di sejumlah provinsi di Papua. Pendirian badan ini merujuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021.   "Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua," bunyi pasal 1 Perpres Nomor 121 Tahun 2022.   Badan Pengarah Papua akan diketuai oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia akan dibantu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.   Selain itu, Badan Pengarah Papua aka...

                      “USAID KOLABORASI" AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA BERMITRA UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PAPUA   Hari Rabu (19/10), Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) meluncurkan inisiatif baru Program Papua Collaborative Governance Indonesia atau “USAID Kolaborasi” guna mempercepat pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat.   USAID Kolaborasi merupakan inisiatif berjangka waktu lima tahun dengan dana 10 juta dolar AS untuk mendukung Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Rencana ini bertujuan memperkuat kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Program ini akan membantu provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan Dana Otonomi Khusus guna memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat di Papua dan Papua Barat. Bersama Bappenas dan pemerinta...

    3 DOB PAPUA SIAP DIRESMIKAN AKHIR BULAN INI   Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menargetkan tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua diresmikan pada akhir Oktober 2022. Tiga DOB ini terdiri atas Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.   "Kita tahu bahwa ada tiga DOB yang akan segera diresmikan mungkin akhir bulan ini paling lambat awal November dengan pelantikan pejabat gubernurnya," kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).   Peresmian tersebut nantinya akan ditandai dengan pelantikan tiga orang penjabat (Pj) gubernur yang sudah ditunjuk untuk memimpin tiga provinsi baru tersebut.   Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menyinggung Kabupaten Tolikara yang nantinya bakal bergabung ke dalam Provinsi Papua Pegunungan. Oleh karena itu, secara khusus dia meminta Pj Bupati Tolikara Marthen Kogoya bisa mendukung pembentukan provinsi baru tersebut.   "Yang sebentar lagi nggak lama lagi tiga minggu la...

  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut 70 persen pendapatan PT Freeport Indonesia telah menjadi milik Indonesia. Hal ini terjadi setelah 51 saham perusahaan diakuisisi pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).   Jokowi mengatakan dulu Indonesia hanya memiliki 9 persen saham Freeport dengan perolehan dividen 9 persen.   "Setelah ambil alih 51 persen kita dapat pajak, dividen, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, saya suruh hitung berapa jumlahnya, 70 persen dari pendapatan yang ada di Freeport," ujarnya di Investor Daily Summit, Selasa (11/10).   Indonesia berhasil mengakuisisi sebagian besar saham PTFI pada akhir 2018 lalu. Hal itu menjadi momen bersejarah sejak PTFI pertama kali beroperasi di Indonesia pada 1973 silam.   Selama bertahun-tahun, Indonesia hanya mengempit saham PTFI sebesar 9,36 persen. Akuisisi dilakukan melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Kini, Indonesia sudah resmi memegang 51,23 p...

Keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor di Tanah Papua, mulai dari infrastruktur, kesehatan hingga pendidikan, harus dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.   Hal tersebut disampaikan pemuda Papua yang tergabung dalam Eskponen Muda Papua (EMP). Lebih dari sekadar dilanjutkan, mereka berharap pembangunan di Papua terus ditingkatkan.   "Kami sebagai putra asli Papua melihat pembangunan di Papua kini berkembang pesat di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Keberhasilan Pak Jokowi ini harus dilanjutkan," kata Ketua EMP Provinsi Jawa Timur, Nendy Gire dalam keterangannya, Senin (10/10).   Dikatakan Nendy, untuk mendukung pengembangan kapasitas SDM, sebanyak 179 sekolah dan keagamaan serta perguruan tinggi negeri (PTN) telah dibangun di Papua di era pemerintahan Jokowi.   Termasuk juga, sekitar 1.000 orang lebih mahasiswa Papua merupakan lulusan dari berbagai universitas di dalam maupun luar negeri, berkat beasiswa...

                  Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan diyakini akan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat. Salah satunya, pelayanan publik di Papua Selatan akan terpacu menjadi lebih baik. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberikan sambutan seusai salat Jumat di Masjid Raya Al-Aqsha, Kabupaten Merauke, Jumat, 12 Agustus 2022.   Menurut Mendagri, pelayanan yang lebih baik tersebut akan dapat diperoleh lantaran pusat pemerintahan berada dalam jarak dekat dengan masyarakat Merauke. Sehingga untuk mendapatkan pelayanan optimal, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Jayapura.   “Semua sudah di sini. Mau membuat perizinan yang mau berusaha izinnya ada di sini. Yang mengurusi SD, SMP, SMA, Madrasah, segala macam urusannya sudah di sini, di Merauke. Dan itu akan membuat percepatan pembangunan di Papua,” ujar Mendagri.   Mendagri mengatakan, potens...

                          Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko menyatakan bahwa penerapan Daerah Otonom Baru atau DOB Papua merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat Papua. Menurut dia, pihak-pihak yang menentang DOB Papua dengan cara-cara kekerasan merupakan mereka yang tak ingin program percepatan kesejahteraan ini berhasil.   “Warga masyarakat umum dan Nduga pada dasarnya menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera, tidak ingin dilibatkan dalam aksi kejahatan bersenjata mereka,” ujar Moeldoko di Hotel The Westin, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Juli 2022.   Moeldoko mengklaim pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua merupakan hal yang diinginkan masyarakat. Menurut Moeldoko, dengan memekarkan wilayah Papua menjadi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.   Tak hanya melalui DOB, dia menyatakan bahwa pemerinta...