jayalahnegriku

            SAH SAH SAH, JOKOWI SAHKAN ATURAN TENTANG NIK JADI NPWP   Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021.   Artinya pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP seluruh penduduk telah resmi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setelah   UU HPP terdiri dari sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.   Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan “Selain itu, UU HPP juga mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional,” ujarnya di Jakarta, Kamis (4/11/2021). ...

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak kini mencapai Rp 1.171 triliun atau tumbuh 58% (year on year/yoy). Sementara itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.764 triliun atau tumbuh 49%.   “Ini yang para pembayar pajak saya ingin mengucapkan terima kasih karena penerimaan pajak sampai sekarang mencapai Rp 1.171 triliun, tumbuh 58%. Artinya, pembayar pajak masih ada dan justru tumbuh 58%," kata Presiden Jokowi pada acara United Overseas Bank (UOB) Economic Outlook 2023 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (29/9/2022).   Adapun realisasi penerimaan pajak senilai Rp 1.171 triliun sampai Agustus 2022 tersebut setara dengan 78,9% dari target yang tertuang dalam Perpres No 98/2022, yaitu sebesar Rp 1.485 triliun. Kinerja perpajakan ini telah melampaui realisasi sebelum pandemi Covid-19.   Pendapatan negara juga didorong oleh penerimaan bea cukai sebesar Rp 206 triliun, tumbuh 30,5%. Selain itu, realisasi Penerimaan Negara B...