jayalahnegriku

    STAFSUS JOKOWI PASTIKAN KUHP BARU TETAP MENJAMIN KEMERDEKAAN PERS   Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menepis tudingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam kebebasan pers. Dini menilai tidak ada yang berubah terkait kebebasan pers di Indonesia meski hadirnya KUHP baru.   "Mekanisme penyelesaian sengketa terkait pers tetap melalui Dewan Pers. Jika ada keberatan terhadap suatu pemberitaan media yang terdaftar di Dewan Pers, penyelesaiannya melalui mediasi Dewan Pers. Sejauh ini Mahkamah Agung konsisten menerapkan hal ini dalam perkara pidana maupun perdata yang menyangkut media. Jadi teman-teman wartawan tidak perlu khawatir dikriminalisasi," kata Dini dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (10/12/2022).   Menurut Dini, salah satu elemen penting yang tertera di UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pun telah diadopsi di KUHP baru. Hal itu terkait Pasal 6 di UU Pers yang menjamin soal kritik sebagai bagian dari pengawasan dan tidak bisa dipid...

               Tim Sosialisasi RKUHP Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Albert Aries menyebutkan, ada perbedaan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan KUHP (RKUHP).   Keduanya adalah Pasal 134 KUHP dengan Pasal 218 RKUHP.   Perbedaan pertama, Pasal 134 KUHP memiliki delik biasa. Artinya semua pihak bisa melaporkan dugaan penghinaan pada presiden dan wakil presiden.   “Tapi Pasal 218 (RKUHP) deliknya aduan. Artinya hanya presiden yang punya legal standing mengadukan hal (dugaan tindak pidana) tersebut,” sebut Albert dalam program YouTube Gaspol Kompas.com, Selasa (5/7/2022).   Perbedaan kedua, lanjut dia, terletak pada ancaman pidananya. Pasal 134 KUHP disertai ancaman pidana 6 tahun penjara.   Namun, ancaman pidana Pasal 218 RKUHP adalah 3 tahun dan 6 bulan atau pidana denda.   Faktor pembeda terakhir, ungkap Albert, Pasal 218 RKUHP mengandung alas...