DIANUGERAHI GELAR KEHORMATAN KESULTANAN, JOKOWI PUN APRESIASI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BUTON


 


Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dianugerahi Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton La Ode Muhammad Lakina Bhawaangi yi Nusantara dalam acara yang diselenggarakan di Baruga Keraton Kesultanan Buton, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (27/09/2022).

 

Dalam penganugerahan gelar tersebut, Presiden mengenakan baju adat Kesultanan Buton yang didominasi warna hitam. Sebelum disematkan peci dan tongkat, perwakilan Kesultanan Buton, La Ode Muhamad Arsal menjelaskan makna gelar tersebut.

 

“Gelar tersebut bermakna seorang laki-laki yang memiliki sikap dan perilaku yang mulia, rendah hati, sopan santun, arif dan bijaksana, jujur dan adil, bertanggungjawab, memberi teladan dan panutan, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat di Nusantara (Indonesia),” kata La Ode Muhamad Arsal.

 

Turut hadir mendampingi Presiden yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

 

Hadir pula Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse, dan Sultan Buton La Ode Muhammad Izat Manarfa selaku tuan rumah.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

GANJAR PRANOWO TINGKATKAN PEMBANGUNAN DEMI KEMANDIRIAN DESA

Gambar
                           GANJAR PRANOWO TINGKATKAN PEMBANGUNAN DEMI KEMANDIRIAN DESA   Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno sepakat membangun kemandirian desa. Apalagi di Jawa Tengah sudah banyak desa yang kemandiriannya bisa dijadikan contoh.   Hal itu disampaikan Ganjar, seusai rapat TPAKD se-Jawa Tengah dengan tema “Percepatan Pemulihan dan Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Melalui Kemandirian Ekonomi Desa”, di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (27/4/2023).   Dalam acara tersebut Ganjar dan Sandiaga menjadi pembicara, membahas soal kemajuan desa wisata di Jawa Tengah. Selain itu, Ganjar juga membahas soal 29 desa antikorupsi yang dibentuk di Jawa Tengah.   “Maka sekarang desa-desa yang cukup berhasil, UKM yang cukup berhasil, usaha-usaha lainnya di level lokal yang cukup berhasil itu kita tampilkan, agar yang lain tinggal meniru saja,” ujar G...
Baca selengkapnya

PRABOWO TAMPAR MUKA INDONESIA DI MATA DUNIA

Gambar
                            PRABOWO TAMPAR MUKA INDONESIA DI MATA DUNIA   Ukraina menolak mentah-mentah proposal perdamaian yang disodorkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto terkait perang Rusia dan Ukraina.   Kyiv menilai pihaknya tak butuh dimediasi pihak semacam itu, yang datang dengan "rencana aneh" dan mencerminkan Rusia alih-alih Indonesia.   "Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami [dengan] rencana aneh ini," kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP.   Reznikov melontarkan penolakan ini usai Prabowo mengajukan proposal damai kala berpidato di Shangri-La Dialogue di Singapura.   Dalam pidato itu, Prabowo mengemukakan tiga poin untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum.   "Yang pertama harus dilakukan adalah memint...
Baca selengkapnya

KEDEKATAN PRABOWO DENGAN ORMAS TERLARANG PENYEBAB PRABOWO KALAH LAGI DI PILPRES 2024

Gambar
                      KEDEKATAN PRABOWO DENGAN ORMAS TERLARANG PENYEBAB PRABOWO KALAH LAGI DI PILPRES 2024   Inilah alasan terkuat, kenapa Prabowo sedari dulu selalu gagal dalam pencapresan. Karena Prabowo sendirilah yang masih bermain dengan ormas2 terlarang di Indonesia. Dan rakyat benci mereka!   Partai Gerindra dan PKS kompak keputusan pemerintah yang melarang aktivitas FPI. Pemerintah dinilai sewenang-wenang dalam kebijakan tersebut.   Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf menilai, pelarangan FPI merupakan langkah mundur dan mencederai amanat reformasi.   "Saya pikir langkah-langkah pembubaran ormas seperti ini menunjukkan langkah mundur dan mencederai amanat reformasi, yang menjamin kebebasan berserikat," katanya kepada wartawan, Rabu (30/12).   Menurutnya, pemerintah seharusnya membuktikan tuduhan-tuduhannya kepada FPI. Sebelumnya memvonis dan mengeluarkan larangan. Pemerintah dinilai sangat leluasa untuk memb...
Baca selengkapnya