PARTAI KOMUNIS INDONESIA, DIDIRIKAN BELANDA DIKUBUR PEMERINTAH INDONESIA

 

PKI (Partai Komunis Indonesia) memiliki sejarah panjang di Indonesia. Mengutip jurnal Sejarah Lontar (2008) bertajuk “Kehancuran Golongan Komunis di Indonesia”, adanya PKI tak bisa dilepaskan dari awal mula kemunculan ideologi komunis di Indonesia.

 

Josephus Fransiscus Marie Sneevliet adalah orang pertama yang menyebarkan paham komunis di Indonesia. Pria asal Belanda yang juga seorang intelektual Marxis ini menduduki posisi sebagai anggota persatuan buruh kereta api dan trem di Belanda pada tahun 1909. Ia pindah ke Hindia-Belanda pada tahun 1913 dan berhasil menghimpun buruh kereta api dan trem.

 

Sneevliet kemudian mendirikan Indische Sociaal Democratische Partij (ISDV) pada tahun 1914. Partai ini dijadikan kendaraan bagi Sneevliet untuk bisa mempengaruhi para kader SI atau Sarekat Islam di Semarang. Ujungnya, SI mengalami perpecahan dan terbagi atas dua kelompok, yakni SI Merah dan SI Putih.

 

Pemerintah Belanda mengusir paksa Sneevliet pada tahun 1918. Usai kepergiannya, komunis tidak serta merta lenyap dari Bumi Pertiwi. Semaun dan Dharsono merupakan dua kader terbaik ISDV yang kemudian menggantikan posisi Sneevliet. Partai tersebut berubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia Timur, lalu berganti lagi menjadi Partai Komunis Indonesian (PKI).

 

Usai peristiwa pemberontakan pertamanya di tahun 1927, PKI menjadi partai terlarang di Indonesia. Namun, partai ini kembali bangkit setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Apalagi, ketika pemerintah menerapkan pola multipartai pada Oktober 1945, di mana partai politik diizinkan berdiri berdasarkan dengan ideologinya masing-masing.

 

Pada tahun 1945, PKI lebih fokus pada kuasa dan pemerintahan. Setelah itu, PKI kembali melakukan pemberontakan pada tahun 1948 di Madiun. Dalam peristiwa tersebut, PKI mengumumkan terbentuknya Republik Soviet Indonesia pada September 1948.

 

Pemberontakan yang menewaskan tokoh-tokoh agama dan masyarakat itu tidak berlangsung lama, lantaran Madiun kembali dikuasai TNI hanya 12 hari pasca pemberontakan. Salah satu petinggi PKI, Muso, tewas ditembak oleh TNI. Jasadnya dipertontonkan kepada masyarakat lalu dibakar.

 

Meskipun PKI sudah melakukan pemberontakan yang cukup mematikan, partai tersebut tidak langsung dilarang oleh pemerintah. Di bawah kepemimpinan DN Aidit, PKI menjadi partai besar yang mampu menjaring perhatian masyarakat dalam pemilu tahun 1955.

 

PKI bahkan masuk dalam 5 partai terbesar di Indonesia kala itu. Beberapa tokoh PKI, seperti Aidit dan Njoto, lalu didapuk menjadi menteri untuk membantu pemerintahan Soekarno di tahun 1965. Pada masa inilah, pengaruh PKI cukup kuat di bidang politik.

 

Namun, peristiwa berdarah yang terjadi pada 30 September 1965 membuyarkan kekuatan politik PKI. Terbunuhnya 6 Jenderal di Lubang Buaya menjadi awal dari kehancuran partai ini. PKI dituduh mendalangi penculikan dan pembunuhan para jenderal Pahlawan Revolusi ini.

 

Bersamaan dengan itu, pergantian kekuasaan terjadi. Simpatisan dan pentolan PKI diburu. Jenderal Soeharto yang naik ke tampuk kekuasaan mengeluarkan Keputusan Presiden/Pangti Abri/Mandataris MPRS tanggal 12 Maret 1966 No.1/3/tahun 1966, tentang pembubaran PKI.