JOKOWI BERI SINYAL RESHUFFLE KABINET

 

JOKOWI BERI SINYAL RESHUFFLE KABINET

 

Sinyal akan adanya perombakan atau reshuffle susunan menteri di Kabinet Indonesia Maju kembali dilemparkan Presiden Joko Widodo.

 

Hal itu Jokowi sampaikan guna merespons hasil survei Charta Politika yang menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju ia merombak susunan kabinet.

 

"Mungkin," kata Jokowi seusai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022).

 

Kendati demikian, Jokowi tidak mengungkapkan kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.

 

"Ya nanti," ujar dia.

 

Merespons pernyataan Jokowi, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat blak-blakan menyebut dua menteri asal Nasdem mesti dievaluasi kinerjannya, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

 

Djarot mengatakan, kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi. Ia berpendapat, perlu ada sosok-sosok baru yang dapat mendukung kebijakan Jokowi.

 

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat.

 

Sebab, Djarot merasa prihatin terhadap langkah pemerintah kembali mengimpor beras setelah sempat mengeklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras.

 

Menurut dia, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani.

 

Oleh sebab itu, anggota Komisi IV DPR tersebut menegaskan, semua pihak di pemerintah baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Badan Pusat Statistik semestinya membuka data mengenai stok beras di dalam negeri.

 

"Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung, ini semua perlu dievaluasi," ujar Djarot.

 

Kendati demikian, mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

 

"Itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betuk bisa tercapai," kata Djarot.